"orang kreatif selalu ingin mengetahui segala hal. karena dia tahu bahwa semua hal itu dapat menimbulkan ide baru, tetapi ia tidak tahu kapan akan muncul. namun, dia percaya hal itu akan terjadi."

Kasus Korupsi Megaproyek Hambalang


Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus mega proyek pembangunan sport center khusus untuk para atlet yang terletak di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah memasuki tahap baru. KPK sudah menetapkan tersangka terkait kasus proyek Hambalang. Adalah Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusnidar yang menjadi tersangka. KPK menyebut ada dugaan miliaran rupiah uang negara yang diselewengkan dalam proyek ini.

Dedi disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Dedi diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Dedi, diduga terkait dengan pengadaan dan pembangunan sarana prasarana pusat pelatihan olahraga Hambalang. Dedi diduga berperan dalam pencairan anggaran Hambalang termin pertama sekitar Rp 200 miliar. Adapun proyek Hambalang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (multi years) 2010 sampai 2012. Anggarannya diduga mencapai Rp 2,5 triliun.  Terkait Hambalang, KPK menggeledah tujuh tempat, salah satunya ruangan Dedi di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menghitung jumlah kerugian negara dari kasus korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Olahraga Nasional (SON) Hambalang, Jawa Barat. Menurut ketua KPK Abraham Samad, Jumlah kerugian negara belum selesai dihitung. Tapi dipastikan kerugian negara miliaran rupiah dari mega proyek Rp 2,5 triliun itu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan indikasi korupsi dalam proyek Pusat Olahraga dan Sekolah Atlet Bukit Hambalang Bogor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengendus permasalahan pembangunan mega proyek komplek olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. BPK sebelumnya sudah menyarankan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelesaikan permasalahan tanahnya terlebih dahulu sebelum pembangunan. Tanah yang saat ini digunakan sebagai komplek olahraga terpadu merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang diserahkan kepada Kemendikna, yang kemudian digarap warga.Meskipun sudah ada bukti tanda terima pembagian uang kerohiman kepada warga yang menggarap tanah tersebut, tetapi surat-surat pemilikannya tidak ada sehingga BPK hal tersebut masih bermasalah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPPATK) melaporkan temuan baru analisis transaksi mencurigakan terkait proyek Hambalang. Temuan ini dilaporkan ke KPK tiga hari yang lalu. Sebelumnya PPATK telah menyetor 10 laporan hasil analisa (LHA) ke KPKterkait dengan pembangunan sarana pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang.

hambalang

hambalang

Proyek Hambalang

Mantan Menteri Olahraga, Adhyaksa Dault, mengungkapkan proyek Hambalang pada awalnya bukan untuk pembangunan pusat olahraga. Melainkan hanya pembangunan sekolah olahraga.  Menurutnya proyek tersebut sudah melenceng jauh dari perencanaan awal yang dia buat. Dimana proyek Hambalang berawal dari kebutuhan sekolah olahraga untuk menggantikan Sekolah Olahraga Ragunan. Pada 2009 lalu. Adhyaksa menambahkan, dirinya sempat bekonsultasi dengan pakar geologi. Bahwa  kondisi tanah di Hambalang itumiring, labil dan tidak kuat untuk dibangun bangunan tinggi Pembangunan sekolah olahraga itu sudah dianggarkan Rp125 miliar. Namun, pihaknya tidak dapat memulai pembangunan lantaran BPK meminta agar pembangunan dihentikan. Proyek itu terletak beberapa kilometer dari Sentul ke arah Babakan Madang. Atau tepatnya di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pagar dari seng terlihat dipasang mengelilingi lahan proyek seluas 30 hektare itu

“Korupsi di negeri kita tercinta Indonesia sepertinya sudah dalam tahap yang menghawatirkan, cotohnya bisa kita lihat pada kasus korupsi pada artikel di atas. Para pelakunya pun tidak main main, bisa dibilang merekalah pejabat tertinggi di negara kita, dimana bisa dikatakan bahwa kemaslahatan dan kemakmuran negara kita tergantung pada mereka.

Semua pejabat pemerintahan seolah berlomba dan tidak mau kalah dalam kasus menggerogoti uang rakyat alias korupsi. Mulai dari pejabat papan atas indonesia semisal DPR dan Menteri sampai pada pejabat rendah tingkatan RT/RW. Para penegak hukum yang justru menindak pelaku kejahatan termasuk korupsi juga tidak mau kalah. Instansi seperti Polisi, TNI, Jaksa juga tersangkut masalah korupsi, bahkan kepolisian dinyatakan sebagai instansi paling korup di Indonesia baru baru ini. Lucunya lagi, hakim yang dianggap wakil tuhan di muka bumi ini malah kedapatan menerima suap dalam beberapa kasus besar di indonesia. sudah barang tentu terdapat banyak sekali pelanggaran HAM dalam kasus kasus korupsi besar di Indonesia.

Sesungguhnya jika mereka beriman , mereka para pemimpin bakal dimintai pertanggung jawaban atas apa saja yang mereka lakukan sebagai pemimpin di negeri ini, negeri kita tercinta Indonesia. Balik lagi kalau seorang pemimpin tidak hanya harus pintar, namun harus memiliki kesadaran dan hati nurani yang tinggi, mereka harus mengerti akidah agama dan nilai nilai kemanusiaan. Susah memang, bahkan untuk masa masa ini saya kira korupsi masih merajarela dan bakal susah diatasi”

SUMBER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s